AMBON,TABAOSNews.Com.- Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Wattimury, menyoroti masih rendahnya mutu pendidikan di Maluku jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang sudah semakin maju.
Faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang belajar dan laboratorium, kurangnya tenaga pengajar, kesejahteraan guru yang masih rendah, serta lemahnya kualitas manajemen pendidikan.
“Untuk memperbaiki pendidikan di Maluku, kami mendukung fokus pada daerah 3T. Namun, pendidikan tidak bisa dipetakan berdasarkan daerah penting dan tidak penting. Pendidikan harus dibahas secara komprehensif agar menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas,” ujar Wattimury .
Ia menyoroti bahwa masih banyak sekolah di pusat kota, seperti di Ambon dan kabupaten lainnya, yang belum tersentuh kebijakan peningkatan pendidikan.
Berbagai persoalan kompleks masih terjadi, mulai dari keterbatasan tenaga pendidik, rendahnya kualitas guru, hingga minimnya infrastruktur seperti ruang kelas dan laboratorium.
Selain itu, Wattimury juga menyinggung keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku.
Bahkan efisiensi anggaran yang dilakukan semakin mempersempit ruang fiskal untuk sektor pendidikan.
Untuk mengatasi persoalan ini, ia menyarankan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath untuk melakukan terobosan, termasuk melobi pemerintah pusat guna mendapatkan tambahan anggaran.
“Saya usul, karena beliau dekat dengan Presiden, mestinya bisa mengambil langkah untuk berbicara dengan pemerintah pusat. Kalau hanya mengandalkan APBD, saya yakin permasalahan pendidikan di Maluku tidak akan terselesaikan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Wattimury menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun, ia menekankan pentingnya pembahasan bersama untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif.
“Saya berharap di era kepemimpinan Pak Hendrik dan Pak Abdullah, persoalan pendidikan, kemiskinan, dan lainnya dapat ditangani dengan lebih baik. Kita mendukung langkah yang mereka ambil, asalkan dibahas secara bersama demi perbaikan mutu pendidikan di Maluku,” demikian Wattimury. (T-01)
