AMBON,TABAOSNews.Com.- Politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi IV DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengakui pelayanan kesehatan di Maluku masih minim sehingga perlu dilakukan pembenahan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik tanpa keluhan.
Dikatakan pelayanan kesehatan tidak boleh dikorbankan demi persoalan administrasi, khususnya terkait BPJS Kesehatan.
Ditambahkan ada beberapa pertanyaan krusial yang membutuhkan klarifikasi terbuka dari pihak rumah sakit, apakah kebijakan rumah sakit benar-benar menetapkan kelengkapan administrasi BPJS, sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan pelayanan.
Selain itu, dia juga mengkritik kebijakan yang dinilai kurang tepat, jika memang rumah sakit mengizinkan pasien pulang dalam kondisi fisik yang belum stabil.
“Bagaimana mungkin pasien yang masih terpasang infus, dan secara medis belum layak pulang, diperbolehkan untuk kembali ke rumah, ” kritiknya.
Wattimury menekankan, pelayanan rumah sakit milik pemerintah yakni, RSUP Dr. Leimena dan RSUD Dr Haulussy-Ambon seharusnya menjadikan nilai kemanusiaan sebagai prioritas utama.
Kondisi ekonomi masyarakat Maluku yang sebagian besar berada di bawah rata-rata nasional menjadi alasan penting, agar pelayanan tidak hanya berdasarkan kemampuan membayar, atau kelengkapan administrasi.
“Negara hadir untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk memberikan akses kesehatan yang layak. Banyak orang yang mungkin tidak mampu secara finansial, tapi mereka tetap membayar pajak dan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perawatan,” jelasnya.
Dirinya juga berharap pelayanan kesehatan mesti selalu dievaluasi sehingga perbaikan pelayanan dapat terus ditingkatkan. Hal ini perli dilakukan agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terkait pelayanan rumah sakit. (T-02)
