AMBON,TABAOSNews.- Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdullah Asis Sangkala menyayangkan sikap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan dan diganti dengan RUU Desa.
” Memang sudah tiga tahun sidang DPD RI mengusulkan RUU Daerah Kepulauan, dan kemudian tahun ini diganti dengan RUU Desa, maka pihak DPD RI harus bisa menjelaskan kepada DPRD dan masyarakat Maluku ” kata Sangkala di ruang kerjanya.
Mestinya DPD RI harus menjelaskan pertimbangan apa, sehingga kemudian RUU Desa begitu mendesak, dan kepentingan untuk memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan kandas .
” Padahal kita sendiri masih terus memperjuangkan, agar RUU Daerah Kepulauan bisa disahkan menjadi UU,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPR RI asal daerah pemilihan Maluku, Hendrik Lewerissa mengatakan jika Prolegnas tahun 2022 lalu DPD RI hanya mengusulkan RUU Daerah Kepulauan. Bahkan, salah satu anggota DPD RI asal daerah pemilihan Maluku, Novita Anakotta sangat aktif, untuk memperjuangkan RUU dimaksud, agar bisa masuk dalam Prolegnas.
“Ketika rapat untuk menentukan Prolegnas tahun 2023, panitia perancang UU DPD RI itu menyampaikan dalam forum rapat secara resmi, bahwa DPD akan menarik RUU Daerah Kepulauan, dan menggantinya dengan RUU Nomor 2014 tentang Desa,” ungkap Lewerissa.
Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini, DPD RI dalam hal ini tidak melakukan hal yang salah, karena DPD sebagai lembaga yang mengusulkan RUU itu, kemudian mengambil inisiatif untuk menarik RUU Daerah Kepulauan tersebut.
Bagi Lewerissa, ini adalah sikap politik yang realistis, lantaran pihak DPD RI tahu betul jika pemerintah tidak mendukung RUU Daerah Kepulauan tersebut.
“Jika pemerintah tidak mendukung RUU ini, lalu kita bisa berbuat apa? Karena di DPR RI, mayoritas fraksi-fraksi mendukung pemerintah. Kita sadar betul, jika RUU Daerah Kepulauan itu sangat bermanfaat, kalau ditetapkan sebagai UU. Karena daerah kepulauan bisa memacu ketertinggalannya, dan lebih maju lagi ke depan,” tegasnya. (T-02)
