AMBON,TABAOSNews.com,- Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif menilai sudah waktunya ada jalan alternatif bagi keluar dan masuk kendaraan di Kota Ambon, ibukota provinsi Maluku.
Pasalnya kemacetan lalu lintas kerap terjadi di sejumlah ruas jalan. Kondisi tersebut akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, tidak sebanding dengan panjang ruas jalan.
Hal itu disampaikan menyusul hasil rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Operasi Patuh Salawaku 2022 yang berakhir Minggu (26/6), menitik beratkan pada kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi.
“Mobilitas volume kendaraan yang semakin tinggi, salah satunya menunjukkan ekonomi membaik tapi disisi lain kapasitas jalan tidak bertambah, sehingga timbulkan kemacetan lalu lintas,” katanya di Ambon, Senin (27/6).
Dari pantauannya lanjut Latif, kemacetan lalu lintas kerap terpantau di jalan masuk pusat kota Ambon seperti ruas jalan Rijali, Dr. Siwabessy, dan DI Panjaitan hingga jalan Jenderal Sudirman.
Untuk mengatasinya, berbagai upaya atau rekayasa jalan telah dilakukan Polda Maluku, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Namun belum membuahkan hasil karena kapasitas jalan tidak memadai.
“Polda dan Pemprov atau Pemkot telah lakukan berbagai upaya rekayasa lalu lintas tapi kapasitas jalan sudah tidak menampung lagi jumlah volume kendaraan yang melintas,” ujar Jenderal Bintang Dua itu.
Selain kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan volume kendaraan, penyebab lain kemacetan lalu lintas adalah banyaknya fungsi jalan sudah berubah.
“Ini diperparah dengan banyaknya fungsi jalan yang berubah seperti trotoar pejalan kaki yang digunakan untuk berjualan dan sebagainya,” ungkapnya.
Polda Maluku pun sambung Lotharia, akan berkoordinasi dengan Pemprov Maluku, Pemkot Ambon, maupun Balai Jalan.
“Sudah waktunya untuk buat terobosan jalan alternatif sehingga kemacetan dan kesemrawutan kota bisa ditata dengan baik dan tercipta kelancaran lalu lintas baik manusia, kendaraan dan barang,” harapnya.
Menurut Kapolda, kemacetan lalu lintas dapat menimbulkan pemborosan dan peningkatan biaya ekonomi yang tinggi bagi pelaku usaha. Bahkan bila dibiarkan, juga akan menjadi potensi kerawanan konflik di masyarakat.
“Polda siap bantu Pemprov Maluku untuk mewujudkan terwujudnya jalur alternatif khususnya untuk keluar dan masuk kota Ambon,” pungkasnya. (T-03)
