TIAKUR,TABAOSNews.com.- DPRD Provinsi Maluku melalui komisi IV melakukan pengawasan di Kabupaten Maluku Barat Daya guna mengetahui hasil bantuan pemerintah melalui dana APBN maupun APBD tahun 2022.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku sekaligus koordinator Komisi IV, Azis Sangkala usai melakukan pengawasan ke beberapa sekolah menengah atas di kecamatan Moa , Kabupaten MBD yang mendapat bantuan pembangunan sarana prasarana tahun 2022, Rabu (15/3).
” Pengawasan langsung ini dilakukan agar dapat melihat secara langsung perkembangan pendidikan termasuk infrastruktur pendidikan di Kabupaten MBD” urainya.
Dari pengawasan langsung yang diakukan, perkembangan pendidikan di kabupaten MBD khususnya pada tingkat Menengah atas perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam upaya pemenuhan sumber daya manusia serta sarana dan parasananya.
“Seperti yang telah kita lihat secara langsung di beberapa sekolah di kecamatan Moa ada beberapa sarana dan prasarana masih sangat minim sekali. Dimana ruang kelas juga tidak memadai dengan jumlah siswa yang ada. Belum lagi ditambah dengan kebutuhan laboratorium beserta seluruh isinya yang sangat mendesak dan penting,” ungkapnya.
Seperti SMA Negeri 9 MBD yang mendapar bantuan pembangunan laboratorium. Tetapi meubeler dan isinya sangat minim. Bahkan isi laboratorium juga belum ada kepastian kapan akan diberikan.
“Bagaimana laboratorium bisa difungsikan kalo peralatannya tidak ada. Sehingga ini menjadi catatan bagi dewan , bahkan untuk sekolah yang lainnya di kabupaten MBD,” terangnya.
Diketahui SMA N 9 MBD merupakan salah satu sekolah terdampak bencana tahun 2019. Namun hingga kini belum mendapat sentuhan bantuan dari pemerintah, hal ini lah yang menjadi prioritas Dewan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar memberikan perhatian serius.
Selain itu, ada juga informasi dan temuan tentang pemanfaatan Ruang Praktek Siswa (RPS) di SMK, yang diharapakan pembangunannya dapat menjamin mutu dan kompetensi siswa SMK kita agar dapat meningkatkan skill nya, tetapi juga faktanya adalah pembangunannya sangat minim bahkan tidak memenuhi harapan dari para siswa untuk dapat melakukan praktek dengan baik.
“Diharapkan menjadi perhatian dinas agar bisa disuport secara memadai. MBD merupakan wilayah terluar dan wilayah perbatasan, sehingga pemerintah harus menampilkan wajah yang terbaik dari republik ini kepada dunia. Jangan sampai, orang dari Timur Leste datang ke wilayah kita dan melihat seperti inikah wajah pendidikan Indonesia ? ” tandasnya.
Selain itu, DPRD juga telah berkosentrasi dengan cabang dinas Dikmen dan Diksus di seluruh kabupaten/Kota tentang peningkatan mutu pendidikan.
“Bersyukur lewat kegiatan KKS bagi kepala sekolah , ada program-program peningkatan mutu. Sehingga ditunjang dengan fokus Disdikbud untuk peningkatan kualitas guru. Maka Peningkatan mutu pendidikan di kabupaten MBD bisa terfasilitasi dengan baik,” pintanya.
Sementara itu, kepala sekolah SMA Negeri 9 MBD, Efraim Nahakleky mengatakan pada peristiwa bencana gempa bumi tahun 2019 lalu, terjadi kerusakan pada dua ruang kelas. Dimana atap bangunan seluruhnya roboh, namun sekolah tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Padahal telah diusulkan kepada BPBD.
Selain itu, bantuan pembangunan laboratorium kimia juga belum dapat digunakan oleh siswa. Sehingga diharapkan hal ini mendapat perhatian pemerintah, agar dapat menunjang aktifitas belajar siswa.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Cabang Dikmen dan Diksus Kabupaten MBD, Victor D Hematang menjelaskan. pada tahun 2022 ada empat SMA dan SMK yang mendapat bantuan yakni RPS untuk SMK 8, kemudian Laboratorium Kimia yakni SMA N 9 , SMA N 20 dan SMA PGRI Ahanari. Hingga saat ini, belum ada lagi bantuan pembangunan RKB. Padahal jumlah jumlah SMA/SMK di MBD hanya 30 sekolah, yang terdiri dari 9 SMK dan 21 SMA.
“Sebelum adanya cabang dinas Dikmen dan Diksus Di Kabupaten MBD. Sekolah-sekolah telah mendapat banyak bantuan, tetapi itu juga belum memadai. sehingga kita terus meminta perhatian pemerintah agar bantuan-bantuan yang ada dapat terus diberikan kepada MBD, agar fasilitas dan sarana prasarana pendidikan bisa memadai untuk menunjang proses belajar mengajar” tutupnya. (**)
