AMBON,TABAOSNews.Co.- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mendukung pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Pendamping Digitalisasi Bantuan Sosial yang berlangsung di Ruang Rapat Vlissingen Balai Kota Ambon, Senin (11/5).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) dan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Analis Kebijakan Pertama Kementerian PANRB, Nabila Hanum menjelaskan, digitalisasi bantuan sosial dilakukan untuk menjawab persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang selama ini masih terjadi.
“Dasarnya memang awalnya karena kita ada ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Jadi kalau misalnya dari anggaran yang kita punya, hampir 50 persen itu tidak sampai kepada yang membutuhkan. Karena itu pemerintah mencoba mengimplementasikan DPI melalui Portal Perlinsos untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial,” ujarnya di sela-sela kegiatan Bimtek.
Ia menambahkan, pelaksanaan Bimtek ditujukan untuk membekali agen pendamping agar memahami sistem kerja Portal Perlinsos sebelum proses registrasi masyarakat dimulai di 42 kabupaten/kota.
“Bimtek ini ditujukan kepada agen-agen pendamping yang nantinya membantu masyarakat dalam mendaftar melalui Portal Perlinsos. Jadi ini pembekalan awal agar ketika registrasi dimulai, para pendamping sudah siap memberikan pendampingan maksimal kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Hanum, Kota Ambon menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program tersebut melalui keterlibatan berbagai unsur pendamping, mulai dari ASN Diskominfo, Dukcapil, Damkar, Satpol PP, pendamping PKH, Dinas Sosial hingga tokoh agama.
“Kita salut karena banyak lini yang tergabung dalam pendamping. Ini menunjukkan kolaborasi yang sangat baik di daerah,” ungkapnya.
Bimtek dilaksanakan selama dua hari dengan empat sesi pelatihan, masing-masing sesi pagi dan siang. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap masyarakat nantinya memperoleh kemudahan dalam proses pendaftaran bantuan sosial berbasis digital.
Program digitalisasi bantuan sosial sendiri merupakan program Kementerian Sosial yang dijalankan secara kolaboratif lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian PANRB, Kemendagri, Bappenas, Komdigi, serta sejumlah institusi penyedia data seperti PLN, BPJS Ketenagakerjaan, ATR/BPN, Polri dan BKN. (**)
