AMBON,TABAOSNews.com,- Siapa saja bisa mengeluarkan pendapat dan mengkritik apalagi pejabat publik, tidak masalah. Akan tetapi kritik yang dilontarkan harus proporsional, produktif dan tepat, bukan malah sebaliknya.
Pernyataan tersebut diungkap aktivis senior yang juga mantan Ketua DPD KNPI Maluku Asmin Matdoan menyoroti kritikan Ketua Cabang (Kecab) IMM Kota Ambon, Hamja Loilatu yang meminta Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena dan DPRD mengevaluasi kinerja Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Agus Ririmasse, hanya karena persoalan spanduk atau baliho Ririmasse yang “menjamur” di seantero Kota.
Matdoan mengaku, bahwa selama 7 bulan menjadi Penjabat Walikota, ada capaian di kota ini yang dilakukan Wattimena. Tapi bukan berarti dengan capaian tersebut dan hanya karena alasan soal “baliho dan spanduk”, lalu mendorong Penjabat untuk evaluasi kinerja Sekkot.
“Itu kan tidak bagus dan tidak elok. Sebab sejauh yang pantau, Sekkot dan Penjabat ini kan dwitunggal yang kerjanya sudah bagus, ini tandem yang benar. Makanya tidak alasan untuk Sekkot dievaluasi dalam jabatannya,” tegas mantan aktivis PMII itu saat dihubungi by phone, Senin (16/1).
Apalagi kata dia, Bodewin Wattimena hanya merupakan “Penjabat” atau sifatnya sementara. Sedangkan Sekkot Ririmasse adalah jabatan defenitif birokrasi.
“Logikanya kan begitu. Ada fungsi-fungsi yang dijalankan Penjabat bahwa dia adalah Penjabat Walikota, tetapi dari sisi etiknya, tidak mungkin dia (Penjabat) harus evaluasi dari tekanan orang lain untuk mengganti Sekkot, itu kan tidak masuk akal juga,” sebutnya.
Menurutnya, siapa saja boleh berpendapat dan menyampaikan kritik karena itu dijamin Undang-undang, tapi harus ada dasar dan acuan.
“Jangan lah kita polemikan. Jangan kita dikotomikan antara Sekkot dan Penjabat Walikota. Sebab ini tahun politik. Mereka harus konsolidasi untuk sukses Pemilu 2024 mendatang. Jangan dikotomikan,” ujar mantan anggota DPRD Kota Ambon itu.
Alangkah baiknya menurut Matdoan, sebagai warga kota harus mendukung kinerja keduanya, baik Penjabat dalam lakukan kebijakan umum dan Sekkot dalam kedudukannya selaku administrator, pimpinan ASN di Kota.
“Mari kita dukung. Jangan kita polemikan antara mereka berdua. Ini tidak produktif untuk kepentingan Ambon kedepan,” jelasnya.
Disinggung soal apakah pernyataan Loilatu di salah satu media online “ditunggangi” oleh pihak tertentu karena sebelumnya mengapresiasi kinerja Penjabat Walikota namun kemudian diikuti pernyataan desakan evaluasi kinerja Sekkot, Matdoan tidak ingin masuk ke wilayah itu
“Bahwa ada tendensi, saya tidak bisa masuk wilayah itu. Tapi harapannya apresiasi kepada Penjabat Walikota bukan berarti abaikan peran Sekkot yang juga besar dan mintanya dievaluasi,” beber Matdoan.
Akan tetapi yang jadi penegasannya bahwa keberhasilan Penjabat Walikota itu juga merupakan keberhasilan Sekkot dalam mengkoordinasikan jajaran pemerintahan dan semua sumberdaya aparatur sipilnya.
“Kan begitu. Bagaimana mungkin apresiasi diberikan kepada Penjabat Walikota, tapi dilain sisi harus minta Sekkot mundur. Padahal kesuksesan/keberhasilan Penjabat itu tidak terlepas dari dukungan Sekkot dan jajaran untuk jalankan pemerintahan di kota Ambon. Kan logikanya begitu,” tegasnya.
“Makanya saya bilang itu tidak produktif. Satu sisi kita mendukung Penjabat Walikota, tapi disisi lain kita desak ganti atau evaluasi Sekkot, itu kan tidak produktif. Keberhasilan Penjabat itu juga bagian dari keberhasilan Sekkot dalam meng-operate pemerintahan. Kan yang punya kantor itu kan Sekkot, begitu” ulas politisi PKB Maluku itu.
Lebih lanjut tambahnya, merupakan hal naif bila kemudian satu sisi apresiasi terhadap Penjabat Walikota tapi, kemudian diikuti sisi lain untuk desakan evaluasi kinerja Sekkot.
“Sekali lagi mereka berdua ini kan kerjanya dwitunggal. Maka kritikan tersebut kurang arif dan bijaksana. Kita baru saja selesai dengan urusan Pandemi Covid-19 dan lain sebagainya. Hilangkan kepentingan subjektifitas kita, kedepankan kepentingan lebih besar untuk kota ini, itu paling utama,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Ketua Umum IMM Kota Ambon Hamja Loilatu di salah satu media online meminta DPRD dan Pj Walikota lakukan evaluasi kinerja Sekkot Ambon Agus Ririmasse karena dinilai berlebihan dalam mengelola tugas dan fungsinya sebagai pejabat.
Bahkan Loilatu menuding spanduk dan baliho Sekkot yang bertebaran dimana-mana sebagai manuver Ririmasse untuk suksesi pencalonan Walikota Ambon. (T-03)
