AMBON,TABAOSNews.Com..- Anggota Komisi III DPRD Maluku geram tagal permintaan bantuan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, dipersulit dengan alasan administrasi terhadap dana siap pakai yang harus dipersiapkan terlebih dahulu.
Padahal pada penyampaian aspirasi beberapa waktu lalu ke BNPB RI, bersama Dinas PUPR Provinsi, kabupaten/kota dan BPBD, sudah disampaikan terkait bencana di Maluku.
Sehingga pertemuan kemarin hanya bersifat menindaklanjuti pertemuan sebelumnya.
”Ketika penyampaian aspirasi beberapa waktu lalu kami bertemu Direktur Darurat Bencana BNPB RI. Jelasnya ada dana siap pakai, namun harus ada pernyataan darurat bencana dari kepala daerah dan tim reaksi cepat melakukan identifikasi,” tutur Wakil ketua komisi III Frangkois Orno, via sambungan telepon, Jumat (29/7).
Dia mengaku, setelah kembali ke Jakarta, pihaknya langsung menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Dinas PUPR Maluku, kabupaten/kota, BPBD dan Dinas Pemukiman provinsi dan kabupaten/kota.
“Ketika rakor tersebut semua persyaratan yang diminta BNPB RI sudah kami penuhi,” akuinya.
Ironisnya, ketika komisi kembali bersama Kepala Dinas PUPR Provinsi dan kabupaten/Kota, BPBD Provinsi dan kabupaten/kota, Dinas perumahan provinsi dan kabupaten/kota, mendatangi BNPB, ternyata diterima salah satu kepala bagian di BNPB, pernyataannya lain lagi.
“Menyangkut dana siap pakai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
administrasi harus dipersiapkan terlebih dahulu,” ungkapnya kesal.
Menyikapi pernyataan tersebut, anggota komisi III sontak ngamuk sambil gebrak meja pertemuan BNPB RI.
Mereka memprotes kebijakan yang seolah diskriminatif terhadap Maluku, padahal kondisi wilayah sedang terdampak bencana berturut-turut.
“Saya katakan bahwa kita bawa dokumen lengkap. Bahkan, kita bawa SK Gubernur. Nah, kalau ada dokumen belum lengkap akan kami lengkapi,” tandasnya.
Orno menegaskan, kehadiran pihaknya bersama instansi teknis terkait karena di Maluku darurat bencana yang masif akibat curah hujan tinggi.
“Banjir dan longsor terjadi di Kabupaten/kota. Infrastruktur jalan dan jembatan serta tanggul rusak. Tapi, BNPB seolah-olah tutup mata bagi Maluku,” kesalnya.
Tak bisa dipungkiri, dengan membandingkan, bencana di Pulau Jawa, jika diberitakan secara masif oleh media pastinya mendapat perhatian serius BNPB.
“Bahkan Kepala BPNB dan direkturnya turun langsung. Namun bencana sering terjadi di Maluku tapi tidak ada begitu serius bagi BNPB RI,” pungkasnya. (T-04)
