AMBON,TABAOSNews.Com,- Bodewin Wattimena genap tiga (3) bulan menjadi Penjabat Walikota Ambon. 11 Program prioritas telah dicanangkannya Mei lalu, salah satunya penataan birokrasi di internal Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Rencana perombakan birokrasi dalam waktu dekat pun bakal segera terjadi, sebab Wattimena telah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meminta izin.
Belum lagi DPRD Kota Ambon pun telah memberi “raport merah” kepada sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang layak dievaluasi atau diganti Pj Walikota.
Beberapa diantaranya ialah Kadisperindag Kota Ambon Sirjhon Slarmanat dan Kadishub Robby Sapulette. Mereka dapat “rapor merah” karena dinilai gagal memberi kontribusi PAD bagi Kota Ambon tahun 2021 dan setengah tahun 2022.
Terkait hal itu, Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena katakan, konsolidasi internal yang berujung pada penataan birokrasi merupakan 11 kebijakan prioritas yang utama.
“Sampai saat ini saya terus melakukan evaluasi selama dua bulan lebih ini. Dan saya sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta ijin untuk melakukan penataan birokrasi,” sebut Wattimena kepada media ini di Ambon, Senin (1/8).
Tentu saja tambahnya, hasil evaluasi yang dilakukan bersama pimpinan OPD, maka pada waktunya pembenahan birokrasi tinggal menunggu waktu saja.
“Mungkin saya akan lakukan rolling Pejabat OPD. Saya tidak ragu sedikit pun dengan kualitas dan kapasitas dari birokrasi Pemkot Ambon. Tetapi mungkin saja mereka salah ditempatkan. Ada yang kompeten di bidang itu, tapi ditempatkan di bidang lain. Itu yang nanti kita lakukan pembenahan,” jelasnya.
Bahwa proses pergantian itu sambung Wattimena, akan dia lakukan. Tidak mungkin tidak dilakukan. Bukan soal desakan dari pihak manapun, tetapi memang ini sudah jadi kebijakan prioritas utama.
“Pasti akan saya lakukan, tidak mungkin tidak. Karena saya juga butuh ASN yang berkomitmen untuk minimal mensukseskan 11 program kebijakan prioritas yang saya telah tetapkan,” tegasnya lagi.
Dia lantas soroti soal meningkatkan PAD dan pelayanan publik jadi salah satu alasan hal itu harus dilakukan.
“Jadi OPD-OPD atau di kecamatan yang tidak melakukan fungsi pelayanan publik dengan baik kenapa harus kita biarkan, kita ganti. Itu pasti akan saya lakukan pada waktunya dilakukan, hanya menunggu timing. Dan evaluasi terus berjalan,” urainya. (T-03)
