AMBON,TABAOSNews.com.- Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mengakui telah mengagendakan rapat paripurna istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku ke-78 di DPRD Maluku Tengah (Malteng), Sabtu (19/8/2023). Karena itu dirinya berharap Gubernur Maluku, Murad Ismail, hadir menyampaikan pidato kepada publik Maluku.
Pengalihan lokasi rapat paripurna istimewa HUT Provinsi Maluku yang biasanya di gelar di DPRD Maluku merupakan langkah dan penghargaan kepada kabupaten/kota untuk merayakan ulang tahun provinsi sebagai wujud kebersamaan.
” Langkah ini dilakukan agar semua kabupaten/kota di Maluku bisa merasakan kebersamaan bersama dalam merayakan hari ulang tahun provinsi Maluku. Karena itu sebagai kabupaten tertua maka Kabupaten Maluku Tengah dipilih untuk tempat pelaksanaan rapat paripurna istimewa HUT Provinsi Maluku tahun 2023 yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi” ujar Watubun.
Dikatakannya jika dalam rapat paripurna istimewa sekaligus akan diumumkan kabupaten mana sebagai tempat untuk perayaan tahun 2024 mendatang.
Semangatnya, agar melihat langsung progres pembangunan dan potret kemiskinan di kabupaten dan kota untuk menjadi perhatian serius lembaga politik itu.
“Jadi, saya ditugaskan oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku, untuk menyampaikan kepada publik bahwa, rencana paripurna HUT Provinsi Maluku ke-78, dilaksanakan di Kota Masohi, ibukota Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya akan diumumkan kabupaten mana yang akan diberikan sebagai tuan rumah di tahun 2024 mendatang ” jelasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari daerah pemilihan Kota Tual, Malra, dan Aru ini menegaskan, pemikiran dilakukan paripurna HUT Provinsi telah dibicarakan sebelumnya.
“Beberapa waktu lalu sudah diagendakan sebelumnya oleh teman-teman anggota DPRD Provinsi Maluku yang juga merupakan pemikiran dari pak Murad dan pak Lucky untuk menggelar rapat paripurna istimewa HUT Provinsi di kabupaten dan kota secara bergilir” urainya.
Dengan diagendakan secara bergilir di 11 kabupaten/kota di Maluku agar secara langsung DPRD Maluku melihat potret perkembangan kabupaten/kota.
Dengan begitu DPRD Maluku bisa mendorong melalui sikap dan kebijakan politik terutama terkait kemiskinan sehingga melancarkan intervensi untuk secara bersama menuntaskan persoalan.
“Dengan kita melakukan rapat paripurna HUT Maluku maka secara dekat melihat potret kemiskinan. Saya lihat usul saran yang sudah berproses dengan pemaknaan yang cukup lama sebelum pelaksanaan LPJ Gubernur. Kemudian, kita lihat potret 78 tahun Indonesia yang seumuran dengan provinsi Maluku seperti apa sehingga langkah langkah kebijakan politik untuk kemajuan bersama bisa tepat demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Maluku” tutup Watubun. (T-02)
