AMBON,TABAOSNews.Com.- Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan Seram Bagian Timur (SBT) Fauzan Alkatiri meminta Dinas terkait untuk segera melakukan penanganan terhadap bencana banjir dan longsor di Werinama-SBT yang berimbas hanyutnya makam di kawasan tersebut.
Penegasan tersebut diungkapnya kepada awak media usai rapat koordinasi bersama PUPR Maluku, Badan Wilayah Sungai (BWS), BPBD Maluku, Balai Pembangunan jalan dan jembatan (BPJN), Selasa (12/7).
“Pemerintah tidak boleh tidak hadir, bahkan pemerintah tidak boleh tuli, tidak boleh bisu dan berdiam diri, terhadap bencana yang telah terjadi di kabupaten SBT hari ini,” kata Alkatiri.
Negara ataupun pemerintah sebutnya, harus hadir. Pasalnya kondisi bencana yang repatitif dan berulang terjadi pada satu titik menggambarkan ketidak hadiran pemerintah dalam situasi bencana.
Menurutnya, tanggungjawab penanganan bukan hanya ada di pemerintah daerah, namun di pemerintah pusat juga. Sehingga memang harus ada keterlibatan semua stakeholder.
Padahal UU No 22 Tahun 2007 itu dengan tegas menyampaikan bahwa pemerintah harus hadir dalam situasi kebencanaan di Negara ini.
“Jika tidak melihat hal ini, maka kita bisa katakan bahwa pemerintah buta dan tuli dengan penderitaan masyarakat” tegas Alkatiri.
Saat ini, sebut Alkatiri, sudah ada jaminan dari BWS maupun PUPR akan segera melakukan langkah-langkah kongkrit, untuk menangani bencana yang terjadi.
“Penanganannya kita tunggu, terutama pada pinggiran sungai Waillisa sehingga tidak terjadi lagi abrasi, dan harus juga ada semacam pengendalian banjir yang ada di hulu sungai sehingga bisa mengatur debit air yang turun ke kampung,” pungkasnya. (T-04)
