AMBON,TABAOSNews.Com.- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama lembaga rumah generasi menandatangani perjanjian kerja sama (PKS), dalam komitmen siap menjadikan Ambon kota inklusi lewat program strategis, Senin (20/6/22).
Koordinator program Inklusi Lembaga Rumah Generasi, Jimmy Talakua katakan, sebetulnya untuk kota Ambon dalam identifikasi, banyak terdapat kelompok marjinal selain perempuan dan anak, disabilitas dan Lansia, penyandang kusta dan orang dengan HIV-AIDS (ODHA), menjadi prioritas dalam kerjasama ini.
“Kami memang tidak bisa menyasar semua target tapi mungkin akan diidentifikasi, mana yang bisa sebagai langkah awal kita akan prioritaskan, untuk memastikan setidaknya ada kebijakan yang lebih responsif dan inklusif terhadap kelompok-kelompok itu,” tukas Talakua.
Oleh karenanya, sasaran kedepan lewat ditekennya PKS ini, akui Talakua, secara kuantitas menekan angka kekerasan terjadi perempuan dan anak itu penting, tetapi yang utama adalah memastikan kelompok rentan dan marjinal itu mendapat akses layanan yang disediakan pemerintah.
“Butuh menciptakan lingkungan sosial uang yang inklusif, juga penerimaan masyarakat terhadap mereka, didukung dengan kebijakan pemerintah yang lebih responsif itu, katong berharap proses itu akan perlahan-lahan kemudian setidaknya mengurangi kerentanan yang dialami,” jelasnya.
Dalam intervensi project ini kata Talakua, pihaknya menggunakan pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inklusion) serta interseksuanilitas, bahwa orang yang mengalami kerentanan atau marjinalisasi tidak tunggal.
Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena katakan, dengan adanya PKS ini, kota Ambon akan terbantu dalam pelaksanaan program Inklusi. Apalagi kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat di kota Ambon beberapa waktu terakhir di Ambon. Terkini di Passo itu yang marak, anak dan cucu jadi korban.
Harapannya, lewat program BaKTi dan Rumah Generasi hari ini bisa turut membantu Pemkot untuk minimal edukasi dan peningkatan kapasitas aparatur untuk bersama melakukan tugas pendampingan dan perlindungan pada kaum marjinal.
“Sekaligus memberi kepastian mereka terlindungi secara baik oleh pemerintah. Termasuk bersama DPRD dalam pembuatan Perda sebagai bentuk legalitas. Juga edukasi soal mengatasi tindak kekerasan pada perempuan dan anak, juga kekerasan seksual yang cukup tinggi,” urainya.
“Data kita itu tiap waktu meningkat di kota Ambon (kekerasan seksual). Oleh karena itu menjadi perhatian kita,” sambung Wattimena.
Disinggung belum tersedianya akses dan layanan publik yang ramah disabilitas di kantor Pemkot, Wattimena mengaku, memang harus apalagi kantor pemerintah menjadi hal utama.
“Saya tadi marah karena lift kita sedang rusak. Bagaimana kaum disabilitas mau datang kesini di lantai II, tapi mereka tidak bisa naik, harus digendong. Itu keluhan ke saya langsung. Pemkot harus sediakan akses yang cukup untuk kaum disabilitas. Itu bentuk perhatian kita. Jangan kira bicara lain, kalau itu kita tidak mampu,” tegasnya.. (T-01)
