AMBON,TABAOSNews.Com.- Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Afifudin, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera mengusulkan program dan kegiatan infrastruktur yang belum terakomodasi dalam usulan pemerintah kabupaten/kota melalui program Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 Tahun 2025.
Desakan tersebut disampaikan Rovik dalam rapat kerja gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026).
Rovik menilai, masih terdapat sejumlah daerah di Maluku yang belum mengusulkan kebutuhan pembangunan infrastruktur secara maksimal. Di sisi lain, Pemprov Maluku juga dinilai belum mengambil langkah strategis untuk mengakomodasi kebutuhan daerah yang tidak mampu ditangani pemerintah kabupaten/kota.
“Saya kira dalam rapat ini Dinas PU Provinsi Maluku harus segera mengusulkan program-program yang belum terakomodasi oleh Dinas PU kabupaten/kota. Sehingga pemerintah provinsi juga bisa mengusulkan kebutuhan tersebut,” tegas Rovik.
Menurutnya, keterbatasan kewenangan maupun kemampuan anggaran pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan infrastruktur.
Karena itu, diperlukan koordinasi lintas pemerintahan agar kebutuhan yang belum tertangani dapat diperjuangkan melalui program Inpres dengan melibatkan BWS Maluku sesuai kewenangannya.
Ia juga meminta Plt Kepala BWS Maluku memberikan perhatian serius terhadap berbagai usulan pembangunan dari kabupaten/kota, terutama daerah yang selama ini belum mendapatkan alokasi pembangunan secara proporsional.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Rovik adalah ketimpangan alokasi pembangunan infrastruktur antardaerah. Ia secara khusus menyoroti Kabupaten Kepulauan Aru yang disebut hanya memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp2 miliar.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu.
“Untuk Kabupaten Kepulauan Aru hanya Rp2 miliar. Ini perlu menjadi perhatian, sehingga pemerataan pembangunan infrastruktur di Maluku benar-benar bisa dirasakan seluruh masyarakat,” ujarnya.
Rovik menegaskan, karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah. Dengan demikian, daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur dasar tidak semakin tertinggal.
Selain ketimpangan pembangunan, Rovik turut mengangkat persoalan penanganan banjir di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Ia mengungkapkan, berdasarkan koordinasi sebelumnya dengan Kepala BWS Maluku, anggaran untuk penanganan banjir di wilayah tersebut sebenarnya telah tersedia. Namun, realisasi pekerjaan masih menghadapi kendala pembebasan lahan karena pemilik tanah belum bersedia menghibahkan lahannya.
“Anggarannya sudah ada, tetapi persoalannya sekarang pada lahan. Pemilik lahan belum bersedia menghibahkan tanahnya. Ini perlu dicarikan solusi agar penanganan banjir di Kota Bula bisa segera direalisasikan,” jelasnya.
Rovik berharap persoalan tersebut dapat segera dicarikan jalan keluar melalui koordinasi antara pemerintah daerah, BWS Maluku, dan masyarakat pemilik lahan.
Ia menekankan, program Inpres harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menjawab kebutuhan infrastruktur di Maluku. Bukan sekadar mengejar realisasi anggaran, tetapi memastikan pembangunan benar-benar menyentuh daerah yang membutuhkan.
Pemerataan pembangunan, menurutnya, harus menjadi prioritas agar masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Maluku memperoleh akses infrastruktur yang layak dan merasakan manfaat pembangunan secara berkeadilan.(**)
