AMBON,TABAOSNews.Com.- Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, Ruslan Hurasan mengatakan akan segera menjadwalkan
untuk menemui empat Kementrian di Jakarta guna menyuarakan sejumlah persoalan yang ditemui dan dikeluhkan warga.
“Ada beberapa fokus permasalahan yang akan dibawa untuk diperjuangkan ke empat Kementrian di Jakarta, yakni Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ESDM, dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Hurasan.
Sejumlah permasalahan terutama terkait kebijakan pemerintah pusat menjadi fokus utama untuk dikemukakan ke Kementrian, karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat di daerah.
Diantaranya, beber Hurasan, terkait pertanian. Komisi akan sampaikan aspirası tentang Roadmap Food Estate Provinsi Maluku, Pembangunan Sarana Prasarana penunjang Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Savana Jaya Waeapo Kabupaten Buru, serta penyediaan alat dan mesin pertanian bagi petani di Maluku.
Untuk lingkungan hidup dan kehutanan terkait pengadaan fasilitas peralatan laboratorium lingkungan hidup untuk pengujian kualitas air, tanah, udara dan emisi kendaraan bermotor; pemberian DAK kepada DL Provinsi Maluku yang telah dihentikan sejak tahun 2017.
“Kemudian, pelimpahan kewenangan atau urusan kepada Pemda berkaitan dengan aset Dephut yang telah masuk dalam daftar penghapusan agar diserahkan ke Pemprov Maluku, serta dana bagi hasil kehutanan khususnya PSDH,” urainya.
Selanjutnya, di Kementerian ESDM, komisi akan sampaikan terkait pembinaan dan pengawasan oleh daerah, pengangkatan inspektur tambang daerah, pemberian DAK bidang energi skala kecil, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi kepada Dinas ESDM Maluku untuk melistriki desa atau dusun terpencil.
“Sementara untuk KKP RI juga menjadi fokus kami untuk sampaikan persoalan berkaitan dengan nelayan yang sifatnya urgen dan itu kita temui ketika Komisi II melakukan pengawasan,” ujar Hurasan.
Yakni, sambungnya, soal kemudahan akses bagi nelayan untuk mendapatkan BBM dengan tersedianya stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru.
“Kemudian kebijakan tentang perikanan terukur yang sangat merugikan Maluku pada WPP 714 sebagai wilayah Konservasi, yang banyak mengeksploitasi kekayaan laut,” tandas Hurasan.
Legislator PKB itu berharap, penyampaian aspirasi ke beberapa Kementrian ini nantinya agar mendapat respon positif dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
“Sehingga membawa dampak signifikan baik dari sisi regulasi dan kebijakan yang akan menyentuh masyarakat secara langsung,” tutup Hurasan. (T-04)
