AMBON,TABAOSNews.Com.- Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, mendesak pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) untuk Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2027.
Anos menilai, alokasi anggaran dari pemerintah pusat harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan yang membutuhkan dukungan infrastruktur air, mulai dari pengembangan pertanian, penanganan abrasi, normalisasi sungai hingga perlindungan kawasan pesisir.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat optimalisasi infrastruktur sumber daya air. Ia mempertanyakan proporsi anggaran yang diterima Maluku dibandingkan dengan total anggaran Ditjen SDA yang mencapai sekitar Rp34 triliun pada 2026.
“Kalau anggaran Ditjen SDA mencapai kurang lebih Rp34 triliun, pertanyaan saya, Maluku mendapat berapa dari Rp34 triliun itu? Kalau hanya sekitar seratusan miliar, percuma juga,” tegas Anos Yeremiaa dalam rapat optimalisasi infrastruktur untuk mendukung swasembada pangan di Maluku yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026
Menurut Anos, besarnya anggaran yang dikelola pemerintah pusat semestinya diikuti dengan distribusi yang lebih proporsional, sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan seperti Maluku tidak terabaikan.
Ia juga menyoroti persoalan pemeliharaan infrastruktur SDA yang telah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, tetapi kini tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Salah satu contohnya adalah infrastruktur air baku di Wairata Timur yang dinilai tidak terurus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi harus disertai pemeliharaan agar aset yang dibangun tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anos mengungkapkan, pada 2025 Maluku memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar. Namun, jumlah tersebut dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan infrastruktur SDA di seluruh kabupaten/kota.
Persoalan abrasi dan kerusakan talud masih terjadi di sejumlah wilayah. Sementara itu, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten/kota membuat penanganan kerusakan tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Ia mencontohkan abrasi besar yang terjadi di Desa Elok. Bahkan, permintaan bantuan material bronjong untuk penanganan abrasi tersebut masih sulit direalisasikan.
“Terjadi abrasi di mana-mana. Masyarakat mengeluh, seperti di Desa Elok terjadi abrasi besar. Kita coba minta bronjong saja susah. Tahun sekarang ini minta bronjong saja susah,” ungkapnya.
Selain itu, Anos meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan infrastruktur SDA di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya (MBD).
Di Kepulauan Tanimbar, misalnya, terdapat sekitar 12 embung yang membutuhkan perhatian serius. Sejumlah embung di Tanimbar, Aru, Maluku Tenggara, dan MBD juga dinilai belum memberikan manfaat optimal karena persoalan desain serta penggunaan material geotekstil yang tidak sesuai dengan kebutuhan teknis.
Karena itu, ia meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain, konstruksi, dan kondisi teknis infrastruktur yang telah dibangun. Evaluasi diperlukan agar persoalan serupa tidak terus berulang dan anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat.
Dalam mendukung pengembangan sektor pertanian, Anos juga mengingatkan pemerintah agar kembali mempertimbangkan kawasan-kawasan pertanian yang pernah menjadi andalan Maluku.
Beberapa kawasan tersebut antara lain Way Apu, Kobi, Pasahari, Jakarta Baru, Kairatu dan sekitarnya. Menurutnya, wilayah-wilayah tersebut memiliki pengalaman dalam pengembangan pertanian yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung swasembada pangan.
Sementara di Kota Ambon, ia menyebut terdapat tujuh sungai yang membutuhkan normalisasi untuk mengurangi risiko banjir. Namun, Anos mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi, melainkan harus menjangkau seluruh kabupaten/kota.
Ia menyambut baik pelaksanaan rapat optimalisasi infrastruktur SDA tersebut. Meski demikian, Anos menegaskan bahwa rapat tidak boleh sekadar menjadi forum penyampaian aspirasi tanpa kepastian tindak lanjut.
Menurutnya, seluruh usulan prioritas daerah harus diperjuangkan agar masuk dalam dokumen perencanaan kementerian melalui Ditjen SDA, terutama untuk program tahun anggaran 2027.
“Saya minta dipastikan Maluku tahun anggaran 2027 pagunya berapa. Itu harus dipastikan dulu supaya seluruh usulan kabupaten/kota bisa menghitung kebutuhan masing-masing. Jangan sampai rapat hari ini hanya menjadi pembahasan, tetapi ujungnya tidak ada apa-apa,” tandasnya.
Anos menambahkan, kepastian pagu anggaran sangat penting agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan secara terukur, menentukan skala prioritas, serta menyesuaikan kebutuhan infrastruktur berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Tanpa kepastian program dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, berbagai usulan pembangunan dikhawatirkan sulit direalisasikan.
Ia berharap rapat tersebut menjadi momentum memperjuangkan alokasi anggaran SDA yang lebih proporsional bagi Maluku, sekaligus memastikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dapat mendukung ketahanan pangan, mengurangi risiko bencana, melindungi kawasan pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(**)
