AMBON,TABAOSNews.Com.- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil sikap tegas terhadap temuan kasus pemalsuan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat atau yang dikenal sebagai “SK Bodong” di lingkup Pemkot Ambon.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, bersama Sekda Kota Ambon, Roberd Sapulette dan Inspektur, Selly Kalahatu, secara resmi membeberkan hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Ambon dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/26).
Audit yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026 ini diinisiasi untuk membongkar fakta penerbitan SK ilegal, mengidentifikasi modus operandi, melacak aliran dana, serta menghitung kerugian keuangan daerah.
“Pemerintah Kota Ambon berupaya untuk mengungkap masalah terkait dengan dugaan pemalsuan SK kenaikan pangkat ASN atau yang dikenal dengan SK bodong, dengan menugaskan Inspektorat Kota Ambon untuk melakukan audit,” ujar Wali Kota Bodewin M. Wattimena
Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, terbongkar sebuah skema penipuan terstruktur yang menyasar tenaga pendidik (guru).
Modus ini dijalankan oleh oknum non-ASN dengan berpura-pura menjadi pendamping dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dengan meminta username, password, serta kode MyASN milik para guru.
Wali Kota menjelaskan bahwa dalam praktiknya, oknum tenaga non-ASN tersebut turut dibantu oleh sejumlah oknum internal di BKPSDM Kota Ambon.
“Jadi dari kronologi tadi, modus operandi, setelah pemeriksaan ditemukan beberapa pihak, salah satunya pegawai non-ASN yang bekerja di BKPSDM, peran dialah menghimpun uang, mengumpulkan uang ya dari para guru, memakai akun MyASN para ASN, membuat mengubah penetapan angka kredit, lalu menyerahkan SK bodong,” ungkap Wali Kota.
Adapun dari hasil audit menyeluruh, tercatat sebanyak 45 ASN yang seluruhnya merupakan tenaga pendidik (guru) tersebar di 20 satuan pendidikan/sekolah di Kota Ambon teridentifikasi memegang SK kenaikan pangkat bodong. Seluruh SK tersebut dipastikan cacat hukum karena dicetak di luar prosedur resmi dan tidak memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Akibat praktik pemalsuan ini, total dana yang berhasil dihimpun oleh pelaku dari para guru mencapai Rp74,7 juta.
Sementara itu, dampak penyesuaian gaji yang bersumber dari SK palsu tersebut menimbulkan kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.
“Dari SK ini diterbitkan setelah dilakukan penyesuaian gaji, maka ada kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah sebesar 24,6 juta rupiah, karena kenaikan gaji itu tidak besar dan baru berlangsung dua bulan, tiga bulan saja,” jelas Wali Kota.
Menyikapi temuan ini, Pemkot Ambon tidak sekadar memberikan sanksi administratif, melainkan membawa ranah pelanggaran ini ke jalur hukum formal. Wali Kota menegaskan bahwa SK yang tidak melalui prosedur resmi pemerintah adalah ilegal dan mengandung unsur tindak pidana.
“Oleh karena itu, saya telah memerintahkan Kabag Hukum untuk hasil pemeriksaan ini, kemudian bukti SK asli dan SK bodong itu, dibawa dan dilaporkan ke aparat penegak hukum supaya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Wali Kota.
Sebagai langkah antisipasi ke depan agar kasus serupa tidak berulang, Pemkot Ambon berkomitmen untuk membenahi sistem pengendalian dan melakukan sosialisasi prosedur kenaikan pangkat secara masif kepada seluruh ASN, khususnya para guru; memperketat pengawasan birokrasi dengan memisahkan fungsi pengusul, verifikator, dan pelaksana pembayaran di BKPSDM; mewajibkan verifikasi ketat nomor Pertek BKN pada setiap berkas sebelum perubahan komponen gaji diproses, serta melakukan pemulihan kerugian keuangan daerah serta menjatuhkan sanksi disiplin berat bagi pegawai yang terbukti melanggar aturan.
Wali Kota mengimbau seluruh ASN di lingkungan pemerintah kota agar senantiasa menempuh jalur birokrasi yang sah, transparan, dan akuntabel dalam setiap pengurusan kepegawaian guna menjaga integritas birokrasi pelayanan publik di Kota Ambon. (**)
