AMBON,TABAOSNews.com.- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tahun depan berencana memberi award atau penghargaan kepada Desa/Negeri dan Kelurahan terbaik dan terburuk dalam administrasi pemerintahan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan.
Rencana tersebut berangkat dari fakta saat ini bahwa masih ada Desa/Negeri dan Kelurahan yang belum masukan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa/negeri (LPPDes/Negeri) dan belum menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena tegaskan, rencana itu sebagai bentuk apresiasi tapi juga punishment sehingga ada motivasi demi pelaksanaan pemerintahan di Desa/Negeri dan Kelurahan bisa berjalan baik.
“Award itu rencananya diberi pada Januari atau Februari 2023 nanti secara terbuka di lapangan Merdeka lah. Ini kami lakukan sebagai bahan evaluasi bagi Desa/Negeri agar bisa maksimal patuhi aturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan administrasi dan pelaporan di Desa/Negeri” jelasnya.
Salah satu contoh kata Wattimena yakni soal pelaksanaan Musrenbang, dimana dari 30 Desa/Negeri di Ambon, baru 11 yang menggelar Musrenbang. Sementara 19 Desa/Negeri sampai hari ini belum lakukan.
Padahal Musrenbang kata dia, sangat penting dan strategis dalam menyusun dan menetapkan program serta kebijakan perencanaan pembangunan di Desa/Negeri tahun kedepan, yang tentu berimplikasi soal anggaran.
“Saya minta semua Camat dan Lurah untuk segera lakukan koordinasi, monitoring dan pendampingan secara terpadu agar 19 Desa/Negeri tersebut segera menggelar Musrenbang dan hasilnya laporkan kepada saya” tegasnya kepada aparatur Pemerintah Desa, Negeri dan Kelurahan di Kota Ambon, Senin (31/10).
Senada, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse juga lantang meminta keseriusan seluruh Kades/Raja dan Lurah agar setiap laporan LPP-Des/Neg maupun kelurahan agar dimasukkan batas 31 Maret tahun berjalan.
Sebagai mantan Lurah, Sekcam dan Camat semasa bertugas di Kota Kupang, Ririmasse ingin pola kepemimpinan sebagai hamba harus diwujudkan semua Lurah, Kades dan Raja di Kota Ambon.
Salah satu contoh adalah dengan turun langsung ke masyarakat yang berduka dan mengurus tuntas semua administrasi kematian baik akta kematian, kartu keluarga maupun santunan duka dari pemerintah Kota Ambon.
“Kehadiran kita sebagai Lurah, Kades, dan Raja saat warga berdukacita adalah bukti kehadiran Negera ditengah-tengah masyarakat. Jangan sampai saat warga membutuhkan kehadiran kita, malah kitanya yang tidak ada” pesan Ririmasse.
Karena itu, langkah pemberian award atau penghargaan bagi Desa/Negeri terbaik dan terburuk yang digagas Penjabat Walikota sangat didukung penuh Ririmasse. Dan ini langkah serius dan akan diberikan dalam bentuk acara resmi di lapangan Merdeka.
Dengan award Desa/Negeri terburuk selain ada yang terbaik, bukan maksud untuk menjatuhkan tetapi akan memotivasi Desa dan Negeri untuk mematuhi dan memahami tanggungjawab mereka sesuai amanat Undang-undang.
“Pemerintah ada hulu dan hilirnya dan tidak mungkin bisa berjalan terpisah, ada jalur koordinasi yang perlu dipatuhi. Jadi jangan kita atur sesuka hati tanpa ada koordinasi dengan pemerintah kota. Apa yang kita buat demi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kota ini semakin lebih baik,” pungkasnya. (T-03)
