AMBON,TABAOSNews.Com.– Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Suanthie Jhon Laipeny, mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) agar secepatnya mengambil langkah guna membenahi tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) sehingga kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat tidak terus berulang.
Persoalan distribusi BBM menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku itu, tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Pertamina mengingat kuota BBM untuk Kabupaten MBD pada prinsipnya telah disediakan. Sehingga yang dibutuhkan yakni koordinasi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha sebagai penyalur BBM.
“Kuota BBM untuk MBD sebenarnya sudah dialokasikan oleh Pertamina. Karena itu pemerintah daerah harus segera mengumpulkan para pengusaha agar kuota yang tersedia dapat diambil dan disalurkan kepada masyarakat. Jangan sampai kuota yang ada tidak terpakai secara maksimal,” kata Laipeny di DPRD Maluku, Senin (6/7).
Mestinya menurut Laipeny, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan BBM, baik jenis solar maupun pertalite, sehingga kebutuhan masyarakat terkait BBM tetap terpenuhi.
Laipeny juga mengingatkan bahwa penerapan sistem barcode dalam penyaluran BBM bersubsidi juga harus dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah sehingga ketika dipergunakan semua sistim telah siap.
“Pemerintah daerah harus memastikan infrastruktur pendukungnya siap. Pengusahanya harus siap, masyarakat juga harus diberikan sosialisasi mengenai penggunaan barcode agar ketika sistem diterapkan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Karena itu terkait masalah BBM baiknya semua pihak duduk bersama mencari solusi sehingga persoalan distribusi BBM tidak terus berulang.
“Jangan hanya saling menyalahkan antara pemerintah daerah dan Pertamina. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan BBM dengan mudah sesuai haknya,” tegas Laipeny.
DPRD Maluku akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan dari Pertamina maupun instansi teknis apabila masih ditemukan hambatan dalam distribusi BBM di daerah.
” Kami di Komisi II akan terus mengawasi persoalan ini. Harapan kami, pemerintah daerah segera mengambil langkah agar distribusi BBM berjalan lancar dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan,” pungkasnya. (T-02)
