BULA,TABAOSNews.COM .- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melalui Dinas Perhubungan menyatakan ketidaksiapan dalam menyediakan kapal penumpang dan Personal Safety Equipment di pelabuhan singgah yang tidak dapat disandari kapal perintis. Pernyataan ini disampaikan melalui surat resmi kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
Surat bernomor 500.11.8.7/54/V/2025 itu menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam memenuhi permintaan penyediaan moda transportasi dan fasilitas keselamatan laut di beberapa titik pelabuhan singgah.
“Karena keterbatasan anggaran maka Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kapal penumpang dan Personal Safety Equipment di pelabuhan singgah tersebut,” kata Kepala Dinas Perhubungan SBT, Djumhran Waraning.
Surat yang ditandatangani langsung oleh Djumhran Waraning pada tanggal 21 Mei 2025 itu, juga menyoroti khusus lokasi pelabuhan singgah di Kilmuri, yang dinilai memiliki potensi risiko tinggi dalam pelayaran jika tidak ditangani secara cermat.
“Pada lokasi pelabuhan singgah khususnya di Kilmuri, kami usulkan agar kapal yang singgah harus pada siang hari untuk menghindari risiko kecelakaan,” tegasnya dalam surat tersebut.
Kondisi geografis dan infrastruktur pelabuhan di wilayah-wilayah terpencil di SBT memang kerap menjadi tantangan dalam operasional pelayaran, terutama jika tidak didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti alat keselamatan standar dan kapal penghubung antar pulau.
Kilmuri sendiri merupakan salah satu wilayah yang secara strategis menjadi titik singgah, namun keterbatasan aksesibilitas dan kondisi dermaga membuat proses sandar kapal perintis tidak memungkinkan. Hal ini menuntut adanya alternatif pengangkutan dari kapal utama ke darat menggunakan kapal kecil atau perahu motor.
Kementerian Perhubungan RI dalam beberapa kesempatan telah mendorong peningkatan keselamatan pelayaran rakyat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk penyediaan alat keselamatan dan subsidi operasional. Namun, realisasi di daerah sering kali terkendala kesiapan fiskal daerah dan prioritas pembangunan lainnya.
Dishub SBT berharap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan tambahan, baik berupa bantuan operasional kapal kecil maupun paket Personal Safety Equipment yang sesuai dengan standar keselamatan pelayaran rakyat. (***)
