AMBON,TABAOSNews.Com.- Anggota DPRD Maluku Anos Yeremias memberi apresiasi terhadap langkah Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa atas solusi dan langkah konkret terhadap persoalan pembiayaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada seluruh jenjang pendidikan negeri, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK
Menurut politisi Partai Golkar itu kebijakan yang diarahkan agar pembiayaan gaji PPPK guru dapat ditanggung melalui APBN merupakan langkah penting, terutama bagi daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya terbatas dan selama ini menghadapi tekanan besar pada APBD akibat belanja pegawai.
” Bagi saya, persoalan ini bukan semata-mata soal memindahkan beban anggaran. INI adalah persoalan keadilan bagi guru dan keadilan bagi daerah,” ujar Yeremias.
Sebagai tenaga pendidik, guru PAUD dan TK meletakkan dasar pendidikan bagi anak-anak kita. Guru SD membangun kemampuan dasar. Guru SMP mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Guru SMA dan SMK mempersiapkan generasi muda memasuki perguruan tinggi maupun dunia kerja.
” Semuanya memiliki peran yang sama penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, guru yang mengabdi di kota maupun di desa, di wilayah daratan maupun kepulauan, bahkan di pulau-pulau terluar dan perbatasan, harus memperoleh kepastian atas hak dan kesejahteraannya, ” tegasnya.
Tambah Yeremias jangan sampai kemampuan fiskal suatu daerah menentukan cepat atau lambatnya guru mendapatkan hak mereka.
Jika pembiayaan gaji PPPK guru semakin ditanggung melalui APBN, maka paling tidak ada dua manfaat besar.
Ditegaskan dengan begitu ada ruang untuk memberikan kepastian bagi guru dan memberikan ruang fiskal yang lebih bagi daerah.
” APBD yang selama ini banyak terserap untuk belanja pegawai dapat memperoleh ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan jalan, air bersih, kesehatan, pendidikan, transportasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelayanan publik lainnya, ” urainya.
Hal ini sangat penting bagi daerah kepulauan seperti Maluku, karena biaya pelayanan pemerintahan dan pembangunan jauh lebih mahal akibat kondisi geografis antarpulau.
” Saya juga berharap persoalan PPPK paruh waktu terus mendapat perhatian agar secara bertahap dapat memperoleh kepastian menuju PPPK penuh waktu sesuai kebutuhan tenaga pendidikan dan kemampuan keuangan negara,” ujarnya.
Namun kebijakan besar ini tentu perlu terus kita kawal sampai aturan teknisnya benar-benar jelas dan dapat dilaksanakan.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga harus tetap membangun koordinasi dalam menentukan kebutuhan, distribusi dan penempatan guru.
” Jangan sampai setelah pembiayaan semakin ditangani Pemerintah Pusat, daerah justru kehilangan ruang untuk menyampaikan kebutuhan riil guru pada sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.Terutama di daerah kepulauan, pemerataan guru harus menjadi perhatian serius, ” tutupnya. (T-02)
