AMBON,TABAOSNews.Com.- Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny mengatakan adanya wacana terkait pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka sebagai kader partai Gerindra tegak lurus terhadap keputusan partai.
” “Kami kader Partai Gerindra, satu komando, jika yang menentukan kebijakan adalah DPP, maka selaku kader di daerah mendukung dan tegak lurus,”ujar Laipeny kepada Mimbarrakyatnews.Id. Rabu (31/11/2025)
Menurut Laipeny, wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD, akan terus bergulir dan memicu perdebatan publik. Namun demikian, akan ada evaluasi terhadap efektivitas dan dampak Pilkada langsung maupun Pilkada yang akan dipilih oleh DPRD.
Adanya usulan pengembalian Pilkada kepada DPRD berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung selama ini, terutama tingginya ongkos politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah.
Jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, maka beban biaya politik dapat ditekan secara signifikan. Bahkan calon kepala daerah, tidak lagi harus mengeluarkan biaya besar untuk menjangkau pemilih dalam jumlah luas, melainkan cukup membangun komunikasi politik dengan partai politik dan anggota DPRD.
“Calon kepala daerah hanya perlu mengondisikan partai politik asal anggota dewan. Dari sisi biaya dan mekanisme, tentu ini jauh lebih terukur,” urainya.
Wacana tersebut mencuat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui DPRD.
Usulan itu disampaikan Bahlil dalam malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar yang digelar pada Jumat (5/12). Acara tersebut turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pimpinan partai politik nasional.
Wacana tersebut segera mendapat tanggapan dari berbagai partai politik, termasuk Partai Gerindra. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sugiono, secara terbuka menyatakan dukungan terhadap rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Sugiono menilai, mekanisme tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung, baik dari sisi waktu pelaksanaan, proses pemilihan, maupun penggunaan anggaran negara. Menurutnya, pemilihan melalui DPRD dapat meminimalkan berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul dalam pelaksanaan Pilkada langsung.
“Gerindra berada pada posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur,” tegasnya Sugiono.
Leipeny menambahkan, oleh sebab itu fraksi partai Gerindra DPRD provinsi Maluku dan DPD dan DPC seluruh kabupaten kota provinsi Maluku mendukung sepenuhnya usulan DPP tersebut. (**)
