AMBON,TABAOSNews.Com.- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Welhelm Kurnala, mengatakan, usai melakukan pengawasan di 11 kabupaten/kota maka Komisi mendapati sejumlah persoalan yang mesti mendapat perhatian serius terutama dibidang pendidikan.
Politisi Partai Perindo itu kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, menegaskan jika di beberapa kabupaten ditemukan persoalan terutama yang berkaitan dengan tenaga guru honorer yang tidak lagi diakomodasi serta sejumlah masalah pendidikan lainnya.
“Kalau kita bicara pendidikan, maka sangat kompleks persoalannya. Di beberapa daerah kami temukan masalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru, kekurangan fasilitas fisik, serta keberadaan guru honorer yang tidak lagi diakomodasi,” ujarnya.
Kurnala juga menyoroti keberadaan guru honorer yang telah dirumahkan karena regulasi terbaru, serta guru yang telah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Kita perlu melihat masalah Sumber Daya Manusia (SDM) ini secara serius, karena akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan ke depan,” tegasnya.
Dalam sistem PPPK terdapat masa uji coba. Jika dalam kurun waktu lima tahun guru yang telah diangkat tidak melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) dengan baik, maka hal itu akan menjadi catatan evaluatif.
“Kita berharap pemerintah daerah hadir diantara banyaknya persoalan di dunia pendidikan agar dapat terpecahkan sehingga tidak merugikan dunia pendidikan” tutupnya. (**)
