AMBON,TABAOSNews.com.- Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin mengatakan indikator angka kemiskinan yang melonjak per September 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan arus perputaran uang di masyarakat tidak berjalan dengan baik sehingga berimbas pada kondisi ekonomi daerah.
Ditambahkan jika program pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN di suatu wilayah sepi, pasti akan berkorelasi pada angka pengangguran yang bertambah serta lonjakan angka kemiskinan yang signifikan jika ditilik dari berbagai indikator.
“Salah satu indikatornya memang Program APBD Pemda lesu alias tidak berjalan dengan maksimal, bisa dikatakan amburadul dan tidak terstruktur,” akui Afifudin.
Menurut politisi PPP ini, program APBD dan APBN mulai digulirkan maka semestinya aktivitas ekonomi akan berjalan, lapangan kerja terbuka serta menumbuhkan sumber ekonomi baru.
Karena notabene ada arus perputaran uang dalam masyarakat, ada aliran dana segar yang dikucurkan, investasi di daerah melonjak dan digunakan untuk menumbuhkan sektor-sektor ekonomi.
“Oleh sebab itu, saya minta kepada pemerintah provinsi Maluku segera merealisasikan APBD 2023 yang sudah ditetapkan, jika tidak direalisasikan pada Febuari atau Maret dikhawatirkan angka kemiskinan akan naik,” pintanya.
Badan anggaran (Banggar) DPRD juga harus bisa melakukan perannya yakni berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku agar secepatnya bisa terealisasi. (T-04)
