AMBON,TABAOSNews.Com.- Hari kemerdekaan Indonesia ke-77, dari dekade ke dekade peralihan pucuk pemerintahan di Maluku, masih tetap menempatkan provinsi tertua ini dengan label kemiskinan “ekstrem”, dibarengi dengan disparitas pembangunan yang masih tebang pilih.
Pembagian kue pembangunan ke 11 kabupaten/kota, dinilai masih jauh panggang dari api.
Konektivitas antar pulau masih terhalang rentan kendali yang mengakibatkan arus perekonomian ke pelosok tidak terdistribusi dengan baik.
Demikian diakui Legislator Komisi I DPRD Maluku, Alimuddin Kolatlena di Gedung Baileo Karang Panjang Ambon, Selasa (16/8).
“Masyarakat Maluku hingga kini belum sepenuhnya merasakan arti merdeka dalam pembangunan,” tutur Politisi besutan Gerindra tersebut.
Misalnya, dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum terlihat kalau anggaran tersebut dibagi secara proposional dan disasar pada wilayah yang memang membutuhkan.
“Pemerintah daerah seharusnya mampu melihat dan memilah urgensi pembangunan yang harusnya lebih dahulu diprioritaskan,” tandasnya.
Misalnya, sebut Kolatlena, lima wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang salah satunya adalah Seram Bagian Timur (SBT) yang hingga kini masih hidup dalam keterisolasian pembangunan, infrastruktur, aksesibilitas pun terpantau memang masih cukup minim di beberapa wilayah.
“Sebagai legislator, kita patut mengingatkan agar pelayanan kita pada masyarakat itu tepat sasaran dan harus ada pemerataan dan aspek keadilan dalam porsi kebijakan APBD. Kewenangan kita mengawal, eksekusi kebijakan ada ditangan Pemda,” pungkas Legislator Dapil SBT tersebut. (T-04)
